INDEKS TOLERANSI YOGYAKARTA MENGKHAWATIRKAN

Menyangga Keberagaman, Keselarasan, dan Kelestarian

INDEKS TOLERANSI YOGYAKARTA MENGKHAWATIRKAN

Yogyakarta sebagai kota toleran menghadapi tantangan serius. Ketegangan sosial pada tingkat masyarakat meningkat dalam lima tahun terakhir dengan berbagai aksi vandalisme terhadap beberapa makam di Kota Yogyakarta seperti yang terjadi di Sasanalaya Pringgolayan dan Gejayan. Kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti tindak kekerasan pada jemaat di Gereja Santa Lidwina, dan  diskriminasi  minoritas  penganut Hindu di Mangiran. Contoh kejadian tersebut, membuat prediksi yang digaungkan para ahli perkotaan bahwa “Kota adalah Masa Depan” tampaknya menghadapi tantangan cukup serius di Yogyakarta.

Kota Yogyakarta “yang kurang ramah” tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian Indeks Kota Toleransi (IKT) yang dilakukan oleh Setara Institut, bahwa Yogyakarta tidak masuk dalam 10 besar Kota Toleran. Justru kota-kota kecil seperti Salatiga, Singkawang, dan Menado memiliki indeks toleransi yang tertinggi. Yang disebut kota toleran menurut Setara Institute adalah kota yang pemerintah kotanya memiliki visi, rencana pembangunan, serta kebijakan yang inklusif, mendukung keberagaman, serta mempraktikkan dan memajukan toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan.

Kebijakan perkotaan berkelanjutan menjadi satu aspek indikator pembangunan global (SDGs) yang diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Pemerintah daerah wajib mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan seperti indikator 11. Aksesibilitas permukiman perkotaan dengan infrastruktur dan sarana transportasi memadai, pengelolaan limbah, dan inklusif. Proses perencanaan partisipatif menjadi salah satu sarana mencegah terjadinya urban sprawl, mengatasi segregasi sosial, dan pengurangan emisi karbon.

Urbanisasi yang pesat telah menyebabkan tumbuhnya berbagai persoalan sosial dan lingkungan di perkotaan. Maka, pemerintah kota dan daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kebijakan permukiman perkotaan yang layak dan terjangkau mengacu pada capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan global, baik dalam kelayakan infrastruktur perkotaan maupun aspek sosial budaya yang inklusif.

Seperti komitmen pemerintah atas perlindungan ragam warisan budaya di kawasan perkotaan, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan, mengidentifikasi, dan melindungi warisan budaya tersebut untuk generasi mendatang. Termasuk bagaimana membangun sinergi mutualistis antara kawasan perdesaan sebagai sumber daya dengan kawasan perkotaan. Perubahan tata ruang kampung kota secara ekstrem menjadi “perhotelan” telah mengubah karakter Kota Yogyakarta. Serangan kapital secara intens ke ruang-ruang kehidupan masyarakat berdampak serius pada hilangnya hak-hak warga dan ancaman terhadap bangunan warisan budaya.

Menuju Kota Inklusif dan Kreatif
Sejarah membuktikan bahwa kota-kota besar dunia telah menjadi melting plot berbagai ras dan kebudayaan. Kota menjadi pusat pertumbuhan hibrida kebudayaan yang baru. Sebagaimana Richard Florida dalam bukunya Cities and Creatives Class (2003) menegaskan bahwa kota-kota besar seperti Berlin, Tokyo, Amsterdam, London, dan New York merupakan ruang-ruang perkembangan kelas-kelas kreatif yang toleran terhadap ragam ras dan budaya, seperti kelompok dengan orientasi seks yang berbeda. Sejalan dengan itu, Kota Yogyakarta juga bertumbuh menjadi pusat berbagai pertemuan kebudayaan, ras, bahasa, agama, status sosial-budaya, dan ekonomi sebagaimana kota-kota besar di dunia yang inklusif terhadap perbedaan. Jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap berbagai kelompok yang berbeda merupakan kebijakan penting untuk pertumbuhan kota yang manusiawi.

Ada gejala menarik dalam perkembangan di Yogyakarta, yakni tumbuhnya kantong-kantong pengerasan komunitas yang “tidak ramah” terhadap perbedaan. Pengerasan sosial pada tingkat masyarakat ini membutuhkan strategi pembangunan yang terbuka dan kreatif. Yogyakarta yang mengklaim diri sebagai kota budaya memiliki kekayaan ragam kelompok kreatif untuk menciptakan masa depan kota yang lebih humanis.

Toleransi terhadap perbedaan gender, agama, suku, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan merupakan nilai-nilai penting masa depan kota. Kajian Setara Institut terkait indeks toleransi merupakan cermin bagi Yogyakarta yang mencanangkan diri sebagai kota toleran (the City of Tolerance), tetapi justru ketinggalan dengan kota-kota pinggiran. Tentu hasil ini dapat menjadi cermin mengapa Yogyakarta yang memiliki sejarah dan keistimewaan budaya berubah wajah menjadi kurang ramah.
Tentu ada banyak faktor yang dapat menjelaskan hasil survery IKT tersebut. Meskipun demikian, hasil tersebut cukup memberikan “peringatan” kepada seluruh stakeholder pemerintah, masyarakat sipil, swasta, dan masyarakat secara luas sehingga Yogyakarta sebagai kota yang mengandalkan hidupnya dari sektor kreatif dan inovatif tidak masuk dalam kategori kota yang cukup toleran.

Inklusi menjadi prasyarat untuk berkembangnya sebuah kota sebagai pusat pertemuan (melting plot) aneka ragam suku, budaya, agama, profesi, dan status sosial. Yogyakarta lama dikenal sebagai kota pelajar dan budaya yang menjadi ruang bagi berbagai ragam perbedaan. Bahkan Yogyakarta dijuluki sebagai “Indonesia mini”. Oleh karena itu, berbagai upaya menumbuhkan toleransi sebagai sebuah realitas merupakan sebuah keniscayaan bukan sekedar utopia. Kota Yogyakarta sebagai masa depan adalah kota yang inklusif, toleran dan kreatif. Pudarnya toleransi berarti juga lonceng kematian peradaban sebuah kota. Sejarah telah membuktikan hal tersebut. (HR/RW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *